"Tapi itulah hidup, untyk menjadi pemimpin maka dibutuhkan suatu kejujuran karena itu modal utama," kata Ade Irawan, Kamis (27/7).
Diakui Ade, ia pernah dijadikan tersangka "Kasus Perjalanan Dinas DPRD Kota Cimahi yang melibatkan 45 Anggota DPRD Cimahi dan 37 Karyawan/i Sekretariat DPRD Cimahi Tahun 2010-2011" saat menduduki jabatan Ketua DPRD Cimahi.
"Dari 45 Anggota Dewan Cimahi hanya saya yg dijadikan tersangka dan dihukum," ucapnya.
Dijelaskannya, kelebihan uang perjalanan dinas yang menjadi beban ia sebesar Rp 76 juta telah lunas dikembalikannta ke negara sebelum kasus itu ditangani Kejari Cimahi. "Saya juga diberhentikan jadi Bupati mesti sampai saat ini belum menerima surat pemberhentian sebagai bupati. Sy tahunya diberhentikan baca dimedia," ungkapnya menjelaskan.
Atas kasus tersebut, Ade divonis 2 tahun oleh Majelis Hakim Tipikor PN Bandung, 25 November 2015.
Namun karena hukuman itu jauh dari rasa keadilan, maka Ade Irawan melalui putranya yg sedang menempuh Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Australia melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung RI berupa PK (Peninjauan Kembali). "Alhamdulillah PK di MA dikabul dan saya dibebaskan dari vonis hukuman 2 tahun," ucapnya
Ade Irawan yang saat ini Dosen Pascasarjana Unpas menjelaskan, kejujurannya pernah tersangkut masalah hukum jadi modal utama untuk menciptakan program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Sehingga, kata dia, rakyat tak ragu lagi dalam memilih pemimpin. "Keikhlasan yang dilandasi kejujuran paling penting, bukan retorika. Tanpa program maka rakyat tak akan yakin," tutur Ade Irawan meyakinkan.
Saat ditanya tentang apa yang akan dilakukan untuk meyakinkan rakyat Sumedang, Ade Irawan berujar akan disampaikan jika ia mendapat rekom dari parpol sekaligus menyampaikan program-program kerjanya. "Intinya mempunyai Tri Karya yang berbasis infrastruktur, kearifan lokal dan Sumedang "santun" (sejahtera, agamis, nyunda tur nyakola)," ujar Ade Irawan. (NA)