SUMEDANGONLINE.COM, SUMEDANG: Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Herman Habibullah S.Sos.I mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menentukan sikap akan berkoalisi dengan partai manapun. Meskipun PKB sudah disambangi beberapa partai dalam rangkakaian safari politiknya.
Hal itu ia ungkapkan, menyusul isu yang beredar baik di media sosial atau surat kabar, yang menyatakan jika partai besutan Gusdur itu akan berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Wacana untuk berkoalisi dengan PPP dan PAN memang sudah ada, tetapi semuanya harus menempuh prosedur yang ada di internal partai kami, tidak serta-merta hanya perbincangan personal, lantas menjadi sebuah keputusan," kata Herman Habibullah saat mengirimkan rilisnya pada redaksi SumedangOnline hari ini (14/8/2017).
Lebih lanjut dia menyebutkan, untuk memutuskan hal hal yang sifatnya strategis. Seperti Pemilukada, PKB tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. " Kami sebagai organisasi, kolektif kolegial," kata dia.
Hal itu ia ungkapkan, menyusul isu yang beredar baik di media sosial atau surat kabar, yang menyatakan jika partai besutan Gusdur itu akan berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Wacana untuk berkoalisi dengan PPP dan PAN memang sudah ada, tetapi semuanya harus menempuh prosedur yang ada di internal partai kami, tidak serta-merta hanya perbincangan personal, lantas menjadi sebuah keputusan," kata Herman Habibullah saat mengirimkan rilisnya pada redaksi SumedangOnline hari ini (14/8/2017).
Lebih lanjut dia menyebutkan, untuk memutuskan hal hal yang sifatnya strategis. Seperti Pemilukada, PKB tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. " Kami sebagai organisasi, kolektif kolegial," kata dia.
Artinya sebut dia, ketika ada perbincangan antara orang PKB dengan partai lain yang sifatnya personal, maka belum bisa dianggap sebagai sebuah keputusan partai. "Saya kira sah-sah saja jika memang ada perbincangan itu," katanya.
Terlebih soal dukung mendukung calon bupati. Pihaknya menyangkal, jika akan mendukung salah satu bakal calon. "Itu pernyataan sepihak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara lembaga kami," jelasnya.
Secara matematis, lanjut Herman, PKB sangat sulit untuk mengusung calon Bupati, mengingat jumlah keterbatasan kursi di DPRD Sumedang. "Dengan melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai, maka akan memudahkan kami dalam melakukan berbagai hal, seperti membangun skema koalisi atau mengusung calon Bupati yang akan maju pada Pemilukada 2018 nanti," terangnya.
Namun meskipun demikian, ia menyangkal jika ada pihak yang menyatakan PPP, PAN dan PKB tinggal mematangkan untuk mendukung Dony Ahmad Munir sebagai calon Bupati, sementara koalisi lembagapun belum dilakukan. "Apanya yang mau dimatangkan?. Jangan melihat PKB hanya memiliki dua kursi di DPRD, lantas mudah diklaim begitu saja. Kami juga punya harga diri," Katanya.
Karena kata Herman, peraturan di internal partai, merupakan konsensus pihaknya dalam memutuskan berbagai hal, termasuk masalah Pemilukada. *** (rls)
Terlebih soal dukung mendukung calon bupati. Pihaknya menyangkal, jika akan mendukung salah satu bakal calon. "Itu pernyataan sepihak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara lembaga kami," jelasnya.
Secara matematis, lanjut Herman, PKB sangat sulit untuk mengusung calon Bupati, mengingat jumlah keterbatasan kursi di DPRD Sumedang. "Dengan melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai, maka akan memudahkan kami dalam melakukan berbagai hal, seperti membangun skema koalisi atau mengusung calon Bupati yang akan maju pada Pemilukada 2018 nanti," terangnya.
Namun meskipun demikian, ia menyangkal jika ada pihak yang menyatakan PPP, PAN dan PKB tinggal mematangkan untuk mendukung Dony Ahmad Munir sebagai calon Bupati, sementara koalisi lembagapun belum dilakukan. "Apanya yang mau dimatangkan?. Jangan melihat PKB hanya memiliki dua kursi di DPRD, lantas mudah diklaim begitu saja. Kami juga punya harga diri," Katanya.
Karena kata Herman, peraturan di internal partai, merupakan konsensus pihaknya dalam memutuskan berbagai hal, termasuk masalah Pemilukada. *** (rls)